Senin, 18 Mei 2015

Geger Orang Mengejar Macan

Oleh Ahmad Tohari

MASYARAKAT Nahdlatul Ulama (NU)
yang diakui begitu rela menerima
kearifan-kearifan lokal Jawa dalam
kehidupannya tentu mengerti bahwa
harimau atau macan adalah binatang
lambang kekuasaan. Maka, bila seseorang
mimpi bertemu seekor macan, dia
percaya akan berhadapan dengan
penguasa atau malah bakal memperoleh
jatah kekuasaan. Dan dalam sebuah
tembang dandanggula berusia ratusan
tahun, ada kosakata macan dalam sebuah
pupuh yang bernada sindiran amat
tajam:
Semut ireng anak-anak sapi (Semut hitam
beranak sapi)
Kebo bongkang anyabrang bengawan
(Kecoak menyeberang sungai)
Keyong gondhang dawa sungute (Siput
gondhang bermisai panjang)
Timun wungkuk ginotong wolu (Timun
bungkuk digotong berdelapan)
Surabaya geger kepati (Surabaya geger
bertaruh nyawa)
Gegere wong ngoyak macan (Geger orang
mengejar macan)
Den wadhahi bumbung (Diwadahi seruas
bambu)
Gajah meta cinancang wit sidaguri (Gajah
besar terikat di pohon sidaguri)
Matine cinakar ayam (Matinya dicakar
ayam)
Pupuh dandanggula di atas diciptakan
pujangga zaman dulu agaknya untuk
menyindir munculnya gejala yang aeng-
aeng, aneh dan menyimpang. Maka, sang
pujangga menggunakan susunan kalimah
yang logikanya juga aneh: semut hitam
beranak sapi, kecoak menyeberangi
sungai, siput berkumis panjang, dan
seterusnya. Dan di mata sang pujangga,
munculnya gejala yang aeng-aeng dan
menyimpang itu disebabkan nafsu yang
berkecamuk ketika banyak manusia
berusaha mengejar macan lambang
kekuasaan. Celakanya, setelah ada di
tangan, lambang kekuasaan itu hanya
ditempatkan di ruang sempit, sesempit
lubang seruas bambu. Tentu sang
pujangga sudah waskita bahwa para
pengejar macan akan menggunakan
kekuasaan yang berhasil diraih hanya
untuk memenuhi kepentingan yang
sempit atau bahkan pribadi.
***
Ketika sedang kuliah di Universitas
Hokkaido, Jepang, anak saya mengirim e-
mail untuk mengajukan pertanyaan,
”Pak, apakah NU punya masa depan?”
Entah mengapa anak itu bertanya
demikian. Mungkin karena anak saya
sudah berkenalan dengan Prof Maksum,
orang NU yang mengabdikan diri kepada
kaum tani miskin. Ahli pertanian pangan
tersebut menyadari, kebanyakan petani
miskin itu adalah kaum nahdliyin. Prof
Maksum dan anak saya sama-sama dosen
di UGM.
Karena merasa sulit menjawab, maka di
lain waktu pertanyaan tersebut saya
teruskan ke saudara saya Masdar Farid
Mas’udi, cendekiawan di PB NU. Jawaban
Masdar F.M. cukup mengesankan.
Katanya, dari sekian banyak organisasi
sosial, malah NU yang paling punya
masa depan. Menurut dia, karena massa
NU besar jumlahnya dan mudah
dikumpulkan, jaringan organisasi NU
sampai ke semua pelosok, serta warganya
punya kesetiaan yang tinggi kepada
pemimpin. ”Saat ini NU tidak tertandingi
oleh organisasi mana pun dalam hal
kemampuan mengumpulkan warganya,”
kata Masdar.
Jawaban itu benar, tapi terlalu
sederhana, tentu karena diberikan hanya
secara lisan dalam pembicaraan yang
singkat. Bila Masdar menjawabnya dalam
bentuk sebuah artikel, tentu akan lebih
lengkap dan mendasar sehingga inti
jawabannya bisa bernuansa lain. Saya
sendiri berpendapat, dalam keadaan
seperti saat ini, sulit mengatakan bahwa
NU punya masa depan yang baik.
Pendapat saya tersebut senada dengan
pikiran seorang tokoh NU yang
mengatakan bahwa kondisi NU itu ajek,
tidak kunjung hidup meskipun juga tak
kunjung mati.
Tokoh itu juga sering mengatakan,
seharusnya NU sejak awal berkembang
menjadi suatu jamiyah (jam’iyyah)
karena NU adalah sebuah badan organik
yang lengkap dengan AD dan ART.
Dengan demikian, yang namanya NU
adalah organisasi struktural dan tidak
bisa diberi sebutan kultural. Lahirnya
istilah NU kultural mengakibatkan
dualisme kepemimpinan yang amat
merugikan. Karena istilah itu, peran
seorang tokoh ”kultural” yang
sesungguhnya hanya berstatus simpatisan
(bila punya KTA statusnya anggota)
sering melampaui struktural sehingga
kepengurusan resmi NU bisa lumpuh.
Saya kira hal tersebut menjadi salah satu
penyebab mengapa NU yang seharusnya
maujud hanya sebagai jam’iyyah malah
lebih hadir sebagai jamaah (jama’ah),
dan entah sampai kapan.
Lalu apa yang dimaksudkan secara salah
kaprah dengan ”NU kultural”? Itu adalah
basis, simpatisan, dan pendukung NU,
yakni masyarakat yang berkultur aswaja.
Maka, sebenarnya ada dua entitas yang
harus dibedakan, yakni NU dan aswaja.
NU itu terstruktur, jam’iyyah, dan aswaja
adalah kultur yang tidak berstruktur,
jama’ah. Pengurus NU terstruktur dan
tentu pengikut aswaja. Di luar struktur
seharusnya disebut anggota atau
simpatisan NU. Mereka juga berkultur
aswaja dan sebaiknya tidak disebut NU
kultural. Karena sekali disebut NU, dia
bersifat struktural saja.
Saya sendiri menambahkan, dan ini
merupakan pendapat umum, sebuah
organisasi modern yang sehat harus
punya program yang terarah, istiqamah,
dan rasional-aplikatif. Selain itu harus
mampu menghimpun dan mengelola
keuangan secara profesional dan
amanah. Nah, sepertinya NU belum
mampu menciptakan kondisi seperti itu.
Keputusan-keputusan muktamar terasa
kurang efektif, bahkan sering dipelintir
di tingkat bawah. Misalnya, ada pengurus
anak cabang yang bilang, ”Itu kan
keputusan di muktamar. Di sini ya saya
sesuaikan.” Selain itu, di semua tingkat,
keuangan organisasi NU, dananya ada
atau tidak, mungkin tak pernah diaudit.
Sering terjadi keuangan organisasi berada
dalam rekening atau saku pribadi ketua
pengurusnya. Kondisi seperti itu jelas
tidak akan menjadikan NU punya masa
depan.
NU Berubah Arah?
Akhirnya, kepada anak yang sedang
menempuh studi S-3 bidang konstruksi
baja di Hokkaido tadi, saya memberikan
jawaban dengan sedih. ”Nak, masa depan
NU suram.” Selain hal-hal tidak
menguntungkan yang sudah disebut,
bahkan ada masalah yang lebih
mendasar, yaitu arah gerak dan
perkhidmatan atau orientasi NU. Mau ke
mana NU?
Pada awal berdirinya, NU sangat jelas
berorientasi keumatan, populis. Dengan
sarana organisasi struktural NU, para
pemimpin bertekad membangun
masyarakat aswaja agar menjadi kaum
yang berkembang pemikirannya, maju
perdagangan dan ekonominya, serta
menjadi patriot Indonesia. Saya yakin
para pemimpin NU masa lalu amat
menyadari bahwa orientasi keumatan
adalah bentuk perkhidmatan di jalan
Ilahi. Dan sekaligus merupakan amanat
atas kepentingan umat yang harus
ditunaikan dengan ikhlas. Ya, karena
faktor keikhlasan itu, banyak terdengar
cerita bahwa tokoh dan ulama masa itu
saling menghindar dari jabatan
struktural, apalagi untuk posisi rais am
yang merupakan amanat tertinggi dan
pada hakikatnya amat berat. ”Amanat
jangan dicari-cari. Tetapi, bila dia benar-
benar datang, jangan menghindar.”
Demikian nalar para pendahulu NU.
Orientasi keumatan mereka sangat
kukuh. Namun, sejak meningkatnya
dinamika politik dan merasuknya
kekuatan kepentingan ekonomi beberapa
dekade terakhir, NU seperti perahu besar
yang terombang-ambing dan kehilangan
mercusuar. Orientasi keumatan yang
merupakan roh utamanya tertinggal di
buritan. Kekuatan tak tampak yang
mewakili kepentingan politik dan
ekonomi selalu berusaha merebut kendali
dan menjadi nakhoda perahu besar NU.
Maka, senyatanya saat ini NU telah
beralih ke orientasi kekuasaan.
Kebanyakan pengurus NU di semua
tingkat sudah punya hobi bermain politik
dalam arti ingin ikut menjadi agen
kekuasaan.
Dalam situasi dan kondisi seperti ini,
tentu ”bisa dimaklumi” lahirnya
ungkapan Surabaya geger kepati, gegere
wong ngoyak macan. Di dalam tubuh NU
terjadi euforia persaingan berebut jadi
pengurus karena posisi itu mudah
mendatangkan jatah kekuasaan.
Sedangkan kepengurusan yang
hakikatnya adalah amanat keumatan
banyak diabaikan. Syahdan, apabila
sebuah perahu besar telah galau dengan
arah sejatinya, penumpang mau dibawa
ke mana? Dan seperti apakah masa depan
NU? Jawabnya bergantung apakah para
pengurus NU hasil muktamar nanti bisa
mengarahkan organisasi tersebut kembali
ke orientasi keumatan atau tetap ingin
menjadi pengejar-pengejar kekuasaan.
Wallahu a’lam.

AHMAD TOHARI
14/05/2015